Jumat, 18 November 2022

KUMPULAN MoU STIQ RAKHA AMUNTAI

Read More

Rabu, 16 November 2022

Perjanjian Kerjasama Antara Sekolah Tinggi Ilmu Alquran (STIQ) Rakha Amuntai Dengan Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai Tentang Kerjasama Jasa Pengelolaan Dana

Rabu, 28 September 2022

Perjanjian Kerjasama Antara Sekolah Tinggi Ilmu Alquran (STIQ) Rakha Amuntai Dengan Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai Tentang Kerjasama Jasa Pengelolaan Dana, bertempat di STIQ Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.



Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Alquran (STIQ) Rakha Amuntai diwakili oleh H. Alfianor, Lc., M.Pd.I sebagai Wakil Ketua II STIQ Rakha Amuntai dan juga dihadiri dan diikuti oleh Ketua Prodi PBA, Muh. Haris Zubaidillah, M.Pd, Ketua LPM STIQ Rakha Amuntai, M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, M.Pd, Staf Adm Keungan & Tata Usaha, H. Ahmad Khalidi, S.Pd.I., MM, dan salah satu Dosen, Syarifuddin, S.Pd.I, M.Pd. Adapun dari pihak Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan yang diwakili oleh Khalid Victor Ramadhiani Mandey sebagai Kepala Cabang Syariah Kandangan beserta angota-anggotanya.



Pada pertemuan ini menyepakati tentang perpanjangan MoU Bank Kalsel Syariah dengan STIQ Rakha Amuntai, hampir 10 tahun Kerjasama, banyak keuntungan yang didapat baiki untuk Dosen dan Mahasiswa. Dan ini merupakan bagian dari kontribusi STIQ Rakha Amuntai turut mendukung pembangunan Banua Tercinta.

Pada Kerjasama ini Bank Kalsel menyampaikan bahwa akan selalu mengikuti perkembangan zaman dalam hal memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan selatan. oleh karena itu, jika dalam memberikan pelayan maupun fasilitas yang telah diberikan oleh pihak Bank Kalsel terdapat kekurangan agar masyarakat menyampaikannya kepada pihak Bank Kalsel, dengan begitu pihak Bank Kalsel akan selalu memperbaiki system maupun pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan, terutama pihak Kerjasama yaitu STIQ Rakha Amuntai.

Pihak Bank Kalsel berharap agar Kerjasama antara STIQ Rakha Amuntai dengan Bank Kalsel terus berlanjut dan terjalin dengan baik.

 






 

 

 

Read More

Workshop Pendampingan Penyusunan SPMI PTKIS Tahun 2022 Kopertasi Wilayah XI Kalimantan

Sabtu, 15 Oktober 2022

Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah XI Kalimantan menggelar kegiatan Workshop Pendampingan Penyusunan SPMI PTKIS Tahun 2022. Kegiatan pelatihan berjalan dalam suasana serius dan tenang yang bertempat di Hotel Zuhri Express Banjarmasin dengan narasumber Dr. Syaugi, MA, Dr. Maherus Sholeh, M.Pd, Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd. kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari Sabtu-Minggu, Tanggal 15-16 Oktober 2022. Peserta terdiri dari 40 Perguruan Tinggi atau PTKIS KOPERTAIS Wilayah XI Kalimantan, yang diwakili minimal dua orang; satu orang Pimpinan dan satu orang dari LPM).

Melalui kegiatan ini diharapkan setiap PTKIS KOPERTAIS Wilayah XI Kalimantan dapat memahami Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), dokumen SPMI, Teknis penyusunan dokumen SPMI dan mampu Menyusun dokumen SPMI dengan baik dan benar.

Adapun Materi tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI dan SPME) yang disampaikan Oleh Dr. Syaugi (Ketua LPM UIN Antasari Banjarmasin) pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022 Jam 16.30 - 18.00 dengan Poin-poin pada saat Presentasi adalah sebagai berikut:

1.     Rektor atau Ketua PT harus punya NIDN

2.     Ijazah pakai Pin (tidak lagi pakai ttd kopertais)

3.    Dulu Akreditasi tidak begitu penting, tapi saat ini pengelola PT tak TERAKREDITASI bisa dipidana jika mengeluarkan ijazah

4.   Problem krusial dari akreditasi saat ini adalah terkait pendanaan LAM yg terlalu besar.

5.    Syarat akreditasi ada 3: SPMI, kecukupan dosen pada Pddikti dan Kurikulum.

6.    Induk dari Kurikulum adalah matakuliah Pancasila. Jika tidak ada matkul Pancasila, maka kampus tidak akan TERAKREDITASI.

7.  PT harus punya operator khusus yg menangani Pddikti. Sebab Pddikti harus lengkap seluruh informasinya. Jangan sampai ada yg merah di pddikti. Kalau ada yg merah, langsung segera konsultasi ke kopertais.

8.      Pantauan pertama dari kualitas prodi adalah kecukupan dan kesesuaian dosen dg keahlian.

9.      SPMI merupakan babonnya PT.

10.  Kunci pada Akreditasi adalah Siklus PPEPP harus betul2 bisa dilaksanakan oleh Auditor Mutu.

11.  PT wajib punya Auditor Mutu yg bersertifikat (AMI). Jika tidak, maka alamat kiamat kubro, tidak akan bisa mencapai akreditasi B.

12.  Auditor tidak boleh dari unsur pejabat kampus seperti pimpinan, dekan, prodi dan jajarannya, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Tapi boleh dari LPM, Puslitbang, LPMI, dan yg tidak terkait dg Penjabat PT. Atau boleh dari prodi, asal yg di audit adalah prodi lain.

13.  Temuan auditor mutu bukanlah aib.

14.  Semua dosen wajib mempunyai RPS.

15.  dari Audit mutu, dapat diketahui peningkatan kualitas standar di kampus. Di situlah urgensi Auditor.

16.  Standar yg dibuat oleh PT boleh melebihi standar dari standar Nasional. Misalnya standar lulusan bertambah "lulusan memiliki hafalan quran sekian juz"

17. Jika tidak memiliki auditor mutu internal, boleh mengundang auditor mutu eksternal. Namun demikian, standar yg digunakan adalah standar yg digunakan oleh PT teraudit.

18.  Untuk data yg ada di Pddikti, maka asesor akan melihat ke data pddikti, bukan pada laporan.

19.  Semua dosen yg mengajar harus terdata di pddikti. Sebab jika ada yg tidak masuk pddikti, maka brrti ada matakuliah yg tidak ada dosennya.

20.  PT wajib punya Kebijakan Mutu.

21. Yg menjadi kendala adalah proses pengkaderan auditor yg berdana besar dan mahal sekali khususnya bagi PT Swasta, sehingga susah mengadakan auditor internal. Namun demikian, Dalam waktu dekat, InsyaAllah UIN Antasari bekerja sama dg PT lain yg bonafit akan bisa mengeluarkan Sertifikat AMI (Auditor Mutu Internal). Dg Harga Kampung, tapi Kualitas Gedung.

22.  Kenapa matkul Pancasila wajib ada sebagai syarat akreditasi, padahal tidak ada dasar tertulis? Alasannya adalah karena adanya kesepakatan antar asesor dalam menindaklanjuti Program Pemerintah dalam rangka wawasan kebangsaan dan deradikalisasi, sehingga matkul Pancasila disepakati wajib ada di dalam kurikulum.

23.  Auditor mutu wajib melakukan audit, minimal 1 tahun sekali. Jika tidak, maka sertifikatnya bisa dicabut.

24.  Pa Asikin: Kebijakan yg semakin sulit ini tidak lepas dari politik, dimana saat ini pendidikan di bawah kemenag lebih diminati dari kementerian lain. Namun, kita harus ttp optimis, kooperatif dan terus meningkatkan kualitas pendidikan.





Read More

Sabtu, 02 Oktober 2021

DATA AKREDITASI

DATA SK AKREDITASI LEMBAGA DAN PRODI STIQ AMUNTAI
Akreditasi Institusi STIQ Amuntai Tahun 2020 => Unduh SK, Unduh Sertifikat
Akreditasi Prodi PBA Tahun 2020 => Unduh SK, Unduh Sertifikat
Akreditasi Prodi PGMI Tahun 2019 => Unduh SK, Unduh Sertifikat
Read More

Rabu, 24 Februari 2021

Berkas Borang IAT

Registrasi Prodi Baru di Diktis


DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF


BORANG USULAN IAT (Ada)

No.

Nomor Butir

Keterangan

Berkas

1

Persyaratan

Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi akademik kepada Menteri Agama c.q Dirjen Pendidikan Islam;

Ada

2

Persyaratan

Scan asli Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta tentang mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan

(bagi PTKIS);

Ada

3

Persyaratan

Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;

4

1.5

Rencana Pembelajaran Semester untuk 10 mata kuliah penciri program studi;

Ada

5

2.1

Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap;

 Ada

6

2.1

Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap;

Ada

7

2.1

Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;


8

2.1

Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;

Ada

9

2.1

Dosen Tetap

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PT pengusul; atau

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;

Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;

 

 

 


 

 


Dosen Tidak Tetap dari PTKI lain

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PTKI lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTKI lain.

 


10

2.1

Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTKI pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;

11

2.1

Scan asli Perjanjian Kerjasama (MoA) antara Pemimpin PTKI Pengusul dan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama. Jika terdapat dosen tetap atau tidak tetap dari Institusi/PTKI lain;


12

2.1

Scan asli Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal tentang status sebagai calon dosen tidak tetap pada PTKI Pengusul;


13

2.1

Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir);

Ada

14

3.2

Dokumen Kebijakan SPMI;

Ada

15

3.4

Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;

16

3.4

Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;

17

3.4

Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

 

Kecuali Lampiran 4, 13 dan 14 semua dokumen tersebut harus discan dari dokumen aslinya, dan hasil scan tersebut harus dalam keadaan terbaca. Scan dari fotokopi atau scan fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Dokumen juga harus dalam keadaan terbaca dan atau dapat diunduh pada saat sedang dievaluasi.
 

Read More